Sejarah Krisis

Lantas apa pemicu terjadinya krisis ekonomi Yunani? Kondisi struktural seperti apa yang mendorong rakyat pekerja turun ke jalan-jalan? Ceritanya panjang dan rumit, tapi bisa diringkas begini. Krisis ini sebenarnya tidak terlepas dari efek menular (contagion) krisis finansial yang terjadi pada 2007 dan memuncak pada 2008 di AS.

Semula, pemerintah dan borjuasi domestik Yunani percaya bahwa ekonomi mereka tidak akan terpengaruh oleh krisis tersebut. Apalagi, pada masa pra krisis 2007, prediksi pertumbuhan ekonomi Yunani adalah positif, dimana tingkat upah dan produktivitas tinggi. Akibatnya, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan defisit keuangan yang dibiayai melalui pinjaman utang luar negeri. Tetapi, pinjaman utang luar negeri yang terus membengkak itu tidak ditujukan untuk membiayai program-program sosial buat rakyat miskin, tetapi untuk mensubsidi kalangan borjuasi domestik. Para pemberi pinjaman sendiri memang mensyaratkan demikian, karena mereka tidak percaya jika uang mereka bisa kembali jika digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial.

Dengan struktur perekonomian yang sangat tergantung pada utang, maka ketika terjadi krisis menyebabkan Yunani jatuh dalam kategori negara yang gagal membayar utang.

Tetapi, menyimpulkan bahwa krisis disebabkan oleh faktor eksternal adalah keliru. Secara politik, kesimpulan seperti ini memang kerap dimainkan oleh pada demagog yang menjual isu populisme untuk meraih dukungan suara dan popularitas. Dengan menudingkan telunjuk ke pihak luar, para demagog itu secara sengaja menutupi struktur ekonomi domestik yang rapuh serta agenda-agenda politik mereka yang anti rakyat pekerja.

Krisis ekonomi Yunani juga berakar pada struktur ekonomi domestik yang secara sengaja dirancang untuk melayani kepentingan akumulasi kapital. Menurut ekonom Stavros Mavroudeas, sejak Yunani bergabung ke dalam Uni Eropa pada 1981, ekonomi Yunani yang lebih kecil dan terbelakang di banding negara-negara Eropa Barat, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Integrasi ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya struktur produksi ekonomi negeri para dewa itu, yang merupakan hasil dari “20 tahun yang agung" (1950-70) kapitalisme Yunani. Akibatnya, ekonomi Yunani kalah kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa Barat. Integrasi itu juga menyebabkan kapitalis-kapitalis asing menyerbu pasar Yunani, dan menggusur borjuasi domestik atau menempatkannya sekadar yunior partner. Sektor jasa dan pelayanan mutlak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasonal.

Untuk mengatasi kegagalannya bersaing dengan kapitalis internasional, pemerintah Yunani, baik langsung maupun tidak langsung, mensubsidi borjuasi domestik untuk melakukan ekspansi usaha ke negara-negara Balkan yang baru menyatakan merdeka dari Uni Sovyet. Dan seperti yang telah kita lihat di atas, subsidi ini dibiayai dari pinjaman utang luar negeri yang terus membengkak. Ekspansi usaha ini, di satu sisi mendatangkan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi borjuasi domestik dan menyumbang besar pada GDP Domestik; di sisi lain relokasi usaha tersebut menyebabkan bangkrutnya usaha domestik yang ditandai oleh penutupan pabrik-pabrik. Dari sisi hubungan buruh-kapital, keadaan ini menyebabkan posisi tawar buruh menjadi lemah, sehingga borjuasi berhasil memaksakan kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan tingkat produktivitas.

KRISIS KAPITALISME MELANDA NEGARA KAPITALISME

krisis keuangan global yang dipicu krisis keuangan di Amerika Serikat sebenarnya disebabkan oleh pengkhianatan terhadap ideologi ekonomi pasar.
Tidak seperti dikehendaki Bapak ekonomi pasar, Adam Smith, Pemerintah AS justru membiarkan pasar keuangannya bebas tak terkendali tanpa intervensi.

Di pihak lain, saat Pemerintah AS mengintervensi pasar keuangannya dengan mengucurkan dana besar talangan dari pajak rakyat, tindakan itu memunculkan pertanyaan apakah tindakan itu tepat dan adil dari perspektif sistem ekonomi pasar. Pertanyaan yang sama juga muncul, bahkan harus muncul, saat Pemerintah Indonesia mengambil aneka tindakan yang mengarah pada intervensi pasar keuangan guna mencegah krisis ekonomi.

Sistem ekonomi pasar sebagaimana dikehendaki Adam Smith memang membuka ruang bagi interaksi dan transaksi bisnis secara bebas di antara pelaku. Prinsipnya, pelaku bebas masuk dan keluar dari pasar. Tetapi, ini tidak berarti dalam sistem ekonomi pasar sebagaimana dicetuskan Adam Smith, intervensi negara melalui pemerintah ditabukan sama sekali. Dia memang melontarkan doktrin nonintervensi dari negara. Namun, itu tidak mutlak. Negara bahkan dibenarkan untuk intervensi.

Intinya, boleh atau tidak pemerintah atas nama negara melakukan intervensi terhadap pasar ditentukan oleh paling kurang dua hal. Pertama, ini ditentukan oleh siapa sesungguhnya pemerintah yang sedang berkuasa.

Kedua, niat dasar dari tindakan intervensi pemerintah terhadap pasar. Kedua pertimbangan ini pada dasarnya bersifat moral: menyangkut keadilan (fairness) dalam interaksi pasar.

Bagi Adam Smith, saat pasar (untuk konteks modern berarti juga pasar keuangan) telah berkembang menjadi sedemikian liar dan jelas ada pihak atau pelaku pasar terindikasi atau telah dirugikan, maka sah secara moral dan dibenarkan untuk pemerintah melakukan intervensi demi mencegah dan/atau memulihkan kembali kerugian dari pihak tertentu dalam pasar.